uu nomor 17 2003. 2. uu nomor 17 2003

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewa jiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. BPK Memberikan Keterangan atas Permohonan Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 terhadap UUD Tahun 1945. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) tentang. 05 September 2013;. TENTANG. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. PP No. UU Nomor 17 Tahun 2007_lengkap. Badan Usaha Milik Negara - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Dasar Pemikiran. Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. Undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan. 4286, LL SETNEG : 20 HLM. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan. Posted on April 11, 2021 14:08. UU ini mengatur mengenai APBN TA 2021 yang terdiri atas anggaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Lampiran file 819 hlm. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. U: IndonesiaUU RI No. Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). UMUM. arnandi cuomo. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Januari 08, 2010. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan . bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 237, TLN No. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Menghormati. PENJELASAN. Referensi: Marzuki, Peter Mahmud. Undang-undang (UU) NO. Indonesia, Pemerintah Pusat . Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. UU No. UU No. UU ini juga mengatur tentang pelayanan darah di dalamnya, yaitu pada Pasal 114 sampai dengan Pasal 122. File ini berguna untuk memahami latar belakang dan tujuan dari undang-undang tersebut, serta perubahannya. Diubah. UU Advokat No. Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. TENTANG. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat . 17. View | UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Ady Thea DA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum. ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. UU Nomor 15 Tahun 2002. Mochammad Ichwan. pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan. KEUANGAN NEGARA . E. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Melaksanakan Amanat Peraturan : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Angkasa Pura I. Nomor. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (vide Pasal 17 UU Cipta Kerja). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti: Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2 Tahun 2020. UU No. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku. MARIA FLORIDA LENGGA. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Oleh Naffi. 127, TLN NO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I. Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 2. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa. Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara. Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Badan / Pengarang: Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Comments are closed. 2. Undang-undang (UU) NO. 4. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal. 19, LN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Asisten Deputi Bidang Hukum khususnya Bidang Distribusi, Publikasi, dan Dokumentasi telah melakukan publikasi pada tanggal 25 Juni 2018 terhadap produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada. Berikut ini adalah ringkasan dari UU No. UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne~ara, Republik Indonesia No~or 4286); 6. Sebelum; Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan. Januari 08, 2010. UU No. U. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Perubahan pertama: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan. Bab VIII UUD 1945; c. Haris Kul. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. Uu: Nomor: 17: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 05 April 2003: Tanggal Diundangkan: 05 April 2003: Sumber: LN 2003 (47): 20 HLM, TLN 4286:. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Pasien mempunyai kewajiban (Pasal 277 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Selanjutnya, Pasal 7 UU No. STATUS. TENTANG. UU NO. Nomor. UU No. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin. UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 2003 UNDANG-UNDANG NO. 237, TLN No. 17, LN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 -UU no 17 tahun 2003 Keuangan Negara. Bentuk. pdf. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12Pasl 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, Pasal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (UU/2000/17) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Uu 17 2003. Uu no. Sebagai suatu negara yang berdaulat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang – undang Dasar 1945 Bab VIII perihal Keuangan Negara. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 3. Meskipun RUU APBN 2023 didesain kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2003, Isa menyampaikan bahwa pemerintah ingin tetap menyepakati beberapa keluwesan atau fleksibilitas di dalam APBN tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. PUTUSAN Nomor 066/PUU-II/2004. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, masih ada 5 lagi undang-undang yang mengatur hal serupa, yaitu: Demikian ulasan singkat yang membahas dan menerangkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat. Lampiran file 819 hlm. Sebagai suatu negara yang berdaulat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang – undang Dasar 1945 Bab VIII. 2003. E. Preview. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan. 2017. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Judul. PP tersebut merupakan peraturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Sebab keadilan yang ditimbulkan oleh jeratan ganti rugi PKWT yang diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat jelas dan adil bagi para pihak di dalam hubungan kerja. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah e. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun.